PADAMU NEGERI UNTUK LITERASI KAMI MENGABDI

Kamis, 19 September 2019

BI Corner

Sudah sekian lama saya tidak menulis lagi tentang BI Corner, dan hari ini saya menuliskan kembali karena banyaknya email, wa, chat yang menanyakan seputar bagaimana cara mendapatkan, bagaimana persyaratannya, siapa yang harus di hubungi , dan masih banyak lagi pertanyaan lainnya.

Selasa insyallah saya akan mengisi acara di Balikpapan, dan akan saya share hasil pertemuan di sini, ditunggu saja sambil saya meneruskan tulisan ini

Rabu, 24 April 2019

Rabu, 13 Maret 2019

STRATEGI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN KOMUNITAS BERBASIS DUNIA USAHA


Disampaikan pada acara Rakornas , Jakarta 15 Maret 2019

LATAR BELAKANG
Pengembangan Perpustakaan di Indonesia mulai dari tingkat desa, daerah II atau kabupaten kota, Daerah I Provinsi sampai tingkat pusat menjadi tanggung jawab siapa ? dalam hal ini kami mengacu pada UU no 43 tahun 2007 pasal 7, bahwa Pemerintah berkewajiban (ayat 1):
  1. mengembangkan sistem nasional perpustakaan sebagai upaya mendukung sistem pendidikan nasional;
  2. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
  3. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air;
  4. menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan (translasi), alih aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan (transkripsi), dan alih media (transmedia);
  5. menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan;
  6. meningkatan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan;
  7. membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas pustakawan, dan tenaga teknis perpustakaan;
  8. mengembangkan Perpustakaan Nasional; dan
  9. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno.

Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sehingga dengan demikian Pemerintah akan menjalankan kewajiban tersebut dengan bersungguh sungguh sebagai amanat pelaksanaa Undang Undang. Masyarakat memiliki kewajiban memelihara, merawat dan menjaga fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dengan baik. Timbal balik ini pun tidak saja dalam hal penyediaan fasilitas dan pemeliharaannya, tapi juga bisa sebaliknya. Masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan perpustakaan juga dapat menyediakan fasilitas perpustakaan sebagaimana penjelasan pasal 16 dalam UU no 43 2007. Perpustakaan bisa saja dimiliki oleh masyarakat.

Yang menjadi pertanyaan adalah jika perpustakaan dimiliki oleh masyarakat karena kepeduliannya maka apakah layanan perpustakaan bisa dijamin keberlangsungan nya ? Kalau Pemerintah tentu keberlangsungannya sudah jelas karena adanya APBN atau APBD, tapi jika pemiliknya adalah pribadi maka tergantung dari kemampuan dan komitment. Ada banyak contoh di Indonesia perpustakaan yang dimiliki oleh pribadi, diantaranya adalah Perpustakaan Tisna Amidjaja Bandung, yang sekarang sudah tidak ada lagi karena pemiliknya sudah sepuh dan generasi selanjutnya tidak memiliki komitment yang sama, akhirnya perpustakaan tersebut diserahkan ke ITB karena Bp. Tisna Amidjaja pernah sebagai Rektor ITB. Perpustakaan Rumah Dunia, mendapatkan bantuan gedung, ternyata perawatannya membutuhkan dana yang cukup besar dan membutuhkan bantuan untuk perawatan gedung tersebut. Lalu ,  bagaimana kalau sudah demikian ?

KOMITMENT BERSAMA MEMBANGUN PERPUSTAKAAN KOMUNITAS
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten/kota yang memiliki tanggung jawab pengembangan perpustakaan ditingkat Kabupaten / Kota harus bekerjasama dengan banyak pihak. Bekerjasama dengan masyarakat pemustaka sebagai pengguna layanan, maka bentuk kerjasamanya adalah ketika layanan dilakukan, masyarakat ikut aktif meminjam buku atau hadir dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh dinas Perpustakaan. Supaya masyarakat tertarik datang, maka layanan harus sesuai kebutuhan masyarakat, keramahan, promosi, fasilitas yang memadai, koleksi buku yang berkwalitas, maupun ketepatan waktu layanan. Layanan  dilakukan saat masyarakat senggang atau ketika tidak melakukan aktifitas sekolah maupun bekerja. Layanan yang tepat dan prima sangat menentukan jumlah pengunjung maupun peminjam buku. Upaya ini sangat ditentukan oleh komitment kepala perpustakaan selaku pemimpin yang memiliki otoritas kebijakan dan pelaksana layanan kepada masyarakat.

Kerjasama selain dengan pemustaka adalah  dengan aparatur desa sampai tingkat kecamatan untuk bersama sama memahami bahwa perpustakaan adalah layanan untuk mencerdaskan masyarakat. Penyebaran pengetahuan melalui buku dan berbagai aktivitas  secara maksimal akan mampu mengubah masyarakat lebih cerdas. Sosialisasi keberadaan perpustakaan harus bekerjasama dengan para pihak. Berbagai upaya harus dilakukan untuk pencapaian hasil yang maksimal. Jika dianggap sukses maka secara otomatis akan membutuhkan anggaran yang besar , maka yang harus dilakukan adalah bersinergi. Untuk bersinergi dengan pihak swasta, perlu ada kesepakatan kesepakatan yang saling menguntungkan sebagai bentuk terciptanya harmonisasi. APBN atau APBD jika tidak mencukupi maka diperlukan kerjasama CSR untuk sharing dana. Dengan demikian nantinya perpustakaan akan terus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat akan informasi dan pengetahuan.
Komitment antara pimpinan dinas Perpustakaan, aparat desa, pihak swasta maupun lainnya perlu terjaga terus menerus. Tidak saja kebutuhan dana akan tetapi  perlu juga kecukupan sumber daya manusia yang kreativitas dan penuh  inisiatif untuk diberdayakan. Komitment saling bersinergi, komitment terus mengembangkan kerjasama inilah yang menentukan keberlanjutan program dan keberlanjutan sumber dana.

Suksesnya pemimpin perpustakaan ada tiga hal dasar, yang pertama adalah kedekatan akses buku bagi masyarakat, membuat suasana bahagia, dan terjadinya perubahan masyarakat khususnya dibidang pengetahuan.

PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN KOMUNITAS
Pengembangan Perpustakaan bisa dilakukan dengan 2 cara :
  1. Top down, artinya pemerintah yang memberikan fasilitas secara langsung, baik perpustakaan kota/kabupaten , maupun fasilitas yang mendekatkan akses bahan bacaan kepada masyarakat sampai tingkat desa. Fasilitas yang diberikan bisa berupa mobil perpustakaan keliling, maupun perpustakaan desa. Perpustakaan harus mendekatkan akses bahan bacaan kepada masyarakat. Dengan demikian Pemerintah secara langsung melayani masyarakat dengan kedekatan akses dari fasilitas yang ada. Hal ini tentu membutuhkan anggaran yang besar, anggaran besar tidak menjadi persoalan kalau pimpinan daerah memiliki komitment membangun kecerdasan masyarakat melalui perpustakaan. Konsepnya jelas dan tingkat keberhasilannya sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Anggaran yang besar tidak harus di danai oleh APBN atau APBD saja, tapi bisa disinergikan dengan institusi yang terkait. Misalnya dengan adanya ADD maka dana desa sebagian bisa dialokasikan ke pengembangan perpustakaan. Melalui sinergitas inilah maka beban berat bisa terasa ringan.
  2. Bottom up : fasilitas disediakan oleh masyarakat yang memilki komitment membantu masyarakat sekitarnya. Button up ini umumnya  dilandasi oleh keprihatinan dari pribadi terhadap lingkungan dimana mereka tinggal. Mereka yang paham betapa pentingnya keberadaan perpustakaan akan muncul rasa empaty, kemudian membentuk komunitas karena memiliki tujuan yang sama. Komunitas ini akan mencari keberadaan komunitas sejenis di luar daerahnya untuk berbagi pengalamanan dan bersama sama saling mensupport untuk menjaga keberlanjutan. Eksistensi komunitas ini terlihat ketika masyarakat ini mencari keberadaan mereka, layanan mereka dan berbagai kegiatan yang dilakukan. Pribadi yang peduli ini akan menemukan kepuasan batin, jika masyarakat antusias membaca Pada umumnya apa yang sudah dilakukan ini disebut sebagai filantropi. Tapi jika perusahaan yang memiliki kepedulian, kemudian bekerjasama dengan komunitas dan terus berkembang (Sustainability) maka inilah yang disebut sebagai corporate social responsibility, atau kepedulian sosial perusahaan. Umumnya perusahaan akan berpartnert dengan komunitas atau lembaga non profite. Perusahaan tidak bekerjasama dengan Pemerintah karena Pemerintah dianggap sudah memiliki anggaran untuk segala keperluan layanan dan kewajibannya sesuai Undang undang yang berlaku. Dana CSR ini juga diatur oleh UU no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam salah satu pasalnya (Pasal 74) mengatakan kewajiban persero dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya yang harus di keluarkan untuk keperluan sosial disekitar wilayah perusahaan. 
Tidak banyak Komunitas yang mendapatkan dana CSR untuk dikembangkan dalam bentuk layanan perpustakaan, hal ini disebabkan karena komunitas kurang memahami peluang atau peluang yang ada memiliki persyaratan yang dianggap memberatkan. Harus menuliskan proposal dan persyaratan legalitas. Contoh sepeti Eko Cahyono, dan teman2 nya yang lain. Perusahaan mendatangi komunitas, kemudian proposal bisa dibuat sederhana, simple dan mudah dipahami, bahkan tanpa legalitas sebagai bentuk permakluman. Karena secara umum komunitas tidak mau di ribetkan persoalan administrasi, prinsip dari para komunitas adalah, bagaimana mereka dibantu tanpa persyaratan tertentu. Sementara perusahaan jika mengeluarkan dana nya harus ada persyaratan sehingga pertanggung jawabannya terukur dan jelas bagi penerima manfaat. Bagi komunitas ada atau tidak ada CSR, mereka akan tetap jalan, sejalan jalannya, karena kepedulian mereka terhadap sesama adalah naluriah.

Baik dengan cara top down atau buttun up, perkembangan perpustakaan komunitas ini melaju pesat, karena perhatian pemerintah juga sudah bagus, diantaranya pengiriman buku gratis setiap tanggal 17, bantuan buku, bantuan motor, dan publikasi media yang membuat mereka terangkat. Dengan publikasi melalui media, banyak perusahaan yang turut serta mengucurkan CSR nya sebagian kecil ke mereka, media sebagai referensi bagi perusahaan dalam mencari partnert. Mereka tergabung dalam komunitas besar seperti Pustaka Bergerak, Forum TBM, maupun komunitas yang dibentuk di wilayah masing masing. Pustaka Bergerak anggotanya sudah 252 diseluruh Indonesia. Data Juni Juli 2018 Forum TBM anggotanya 540 catatan dr Kantor Pos Jawa Barat. Catatan dari Forum TBM via FB tercatat 530 anggota. Perkembangan ini dirasakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, seperti jamur tumbuh dimusim hujan, mereka yang peduli semakin banyak, yang merasakan manfaatnya lebih banyak lagi. Berdasarkan studi World Most Literate Countries yang dilakukan oleh Presiden Central Connecticut State University (CCSU), John W Miller, Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara pada 2016. Dalam menyusun studi tersebut, Miller menggunakan lima kategori pendukung minat baca di sebuah negara, dua di antaranya adalah ukuran serta jumlah perpustakaan dan kebiasaan membaca koran. Dengan semakin banyaknya TBM, Pustaka Bergerak, perpustakaan umum, perpustakaan khsuus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan Perguruan tinggi akan mampu mengubah data minat baca orang Indonesia.

PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN KOMUNITAS BERBASIS DUNIA USAHA
Perpustakaan Komunitas menurut jenisnya masuk dalam kategori perpustakaan umum jika dimanfaatkan oleh masyarakat umum, tapi bisa juga menjadi perpustakaan khusus jika perpustakaan tersebut bertema khusus. Kenapa disebut perpustakaan komunitas karena berdasarkan pemiliknya atau penggunanya juga dari komunitas tertentu. Perpustakaan komunitas bisa dimiliki secara pribadi atau kelompok, perpustakaan komunitas ini pengertiannya adalah perpustakaan yang bertumbuh dari arus bawah atau grassroot (akar rumput/masyarakat). Perpustakaan komunitas sekarang tumbuh sangat cepat dimana mana dan digemari oleh masyarakat umum karena layanan lebih simple dan fleksible.
Dalam dunia usaha yang sangat luas sekali di Indonesia, banyak peluang bagi siapapun untuk bekerjasama memanfaatkan dana CSR yang ada. Namun umumnya antara perusahaan dan komunitas kurang saling memahami, bagi Perusahaan untuk bisa bekerjasama diperlukan bentuk pertanggung jawaban yang terukur, sesuai dengan perencanaan atau konsep yang sudah dibuat. Bagi institusi atau pihak partnert sebagai mitra implementasi dibutuhkan pengalaman dan pemahaman akan segala persyaratan dan kemampuan mengimplementasikan dengan baik.

Perlu ada titik temu yang keduanya memang komitment bersinergi,  mewujudkan visi misi atau tujuan yang sama yaitu peningkatan minat baca dan mencerdaskan masyarakat. Kesinergian ini adakalanya perlu campur tangan pemerintah atau pihak pihak tertentu yang kompeten. Bahwa upaya yang harus ditempuh adalah :
  1. Saling mengenal : ada beberapa daftar nama perusahaan disertai laba bersih terlampir di bawah ini yang bisa dijadikan rujukan. Mengenal kebijakannya, mengenal program kerjanya, mengenal personil yang handle CSR nya, mengenal alamatnya dsb nya.
  2. Saling mendekat dan memahami : perkenalan, pertemuan, loby dan paparan konsep sehingga saling memahami yang kemudian berlanjut saling tertarik untuk bekerjasama
  3. Saling bekerjasama : setelah ada kontrak kerja atau MOU, maka implementasi program dengan capaian yang jelas dan terukur dilakukan dengan totalitas dan penuh tanggung jawab.
  4. Mewujudkan tanggung jawab bersama mencapai tujuan : memberikan laporan pertanggung jawaban sesuai kesepakatan yang ditandatangani bersama
Lampiran di halaman lain
Dan tentu masih banyak lagi perusahaan yang tersebar di berbagai daerah, termasuk perusahan menengah dan perusahaan berskala kecil. Karena intinya bahwa setiap usaha harus ada derma untuk masyarakat. Bagaimana mengenal mereka ? cari tahu dengan jarimu.

Persyaratan untuk memperolah CSR :
  1. Memiliki konsep yang jelas, terukur dan dapat dipertanggung jawabkan
  2. Lembaga memiliki kelengkapan legalitas yang jelas, akte notaris, NPWP, Domisili, Rekening
  3. Personal Garansi yang cukup dikenal atau memiliki track record yang baik
  4. Area program ada di ring I tempat partnert / sponsor berada
  5. Memiliki jangka waktu kerjasama yang jelas
  6. Memiliki pengalaman melakukan hal yang sama dengan sukses
  7. Memiliki sumberdaya yang cukup untuk pelaksaan kegiatannya
  8. Penerima manfaat adalah masyarakat di ring I
  9. Anggaran yang dibuat realistis dan dapat dipertanggung jawabkan
  10. Program sesuai dengan pilar CSR (Kebijakan perusahaan)

Komunitas atau Lembaga non Profite : adalah lembaga yang secara legal di syahkan oleh notaris yang memiliki AD ART yang menjadi jaminan hukum bagi perusahaan, dalam melaksanakan program

Individu : personil yang memiliki track record baik di masyarakat, memiliki kesuksesan di bidang yang dijalani selama ini,  dan manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat. Perusahaan yang bekerjasama dengan individu harus memiliki referensi dan bukti yang akurat akan profile individu tersebut.

Contoh :
  1. Eko Cahyono - Malang : track recordnya baik, profile nya sudah banyak diliput media, sudah menerima banyak penghargaan, sudah terbukti selama 21 tahun (1998 – 2019) membangun perpustakaan dan layanan untuk umum gratis.
  2. Perahu Pustaka – Palewali Mandar Sulawesi : publikasi berbagai media, Akte notaris Komunitas Bahari Mandar. Pendiri : Muhammad Ridwan Alimuddin, kegiatan perpustakaan komunitas dan berbagai kegiatan pariwisata dan kemaritiman.   
  3. Yayasan Bustanul Hikmah Sidoarjo Jawa Timur : Pendiri dan pemiliknya Mochammad fauzi. Kegiatan sehari hari TPQ, sekolah paud, TK dan SD, layanan perpustakaan pakai motor. Operasional dari donatur dan pribadi. Profilenya sudah banyak diliput media

Ketiga Contoh di atas memiliki kesamaan diantaranya adalah :
  1. Kesederhanaan
  2. Cita cita mulia
  3. Keterbatasan pemanfaatan peluang
  4. Keterbatasan resources
  5. Berjalan terus dengan apa adanya (Sustainability)

Contoh Lembaga Non Profite yang khusus Mengembangkan Perpustakaan yaitu YPPI (Yayasan Pengembangan Perpustakaan Indonesia). YPPI yang berusia 12 tahun memiliki succses story sebagaimana lampiran di bawah ini. Dan dalam kesempatan ini akan berbagi pengalaman bagaimana mendapatkan dana csr membangun perpustakaan di Indonesia. Prinsip dasar kerjasama :
  1. Jujur dan amanah (Integritas)
  2. Keberanian atau keahlian (expertise/capacity)
  3. Nama baik (kepercayaan/Kredible)
  4. Loyalitas (Kepatuhan, kesetiaan)
  5. Tanggung jawab (tenaga, pikiran dan waktu à dedikasi)

Ke lima hal diatas adalah syarat mutlak bagi lembaga yang akan berkerjasama dengan perusahaan. Ukuran besaran nilai yang akan dilakukan berdasarkan nilai kepercayaan perusahaan kepada lembaga partnert. Kegiatan yang dilakukan dipengaruhi oleh kapasitas lembaga partnert. Perusahaan memiliki ego sebagai pemilik dana, kebijakan dan kebaikan yang diberikan. Lembaga partnert memiliki keteguhan, nilai kebaikan dan jaminan nama baik (goodwill) dengan demikian nilai nilai tersebut bersinergi dengan baik sehingga menghasilkan karya.
Sekilas bagaimana proposal yang harus dibuat adalah :
  1. Peruntukannya jelas : penerima manfaat
  2. Goalnya Jelas : tujuan yang ingin di capai
  3. Indikatornya jelas : ukuran pencapaian kualitatif dan kuantitatif
  4. Realistis : antara kebutuhan dan beban biaya
  5. Amanah / Dapat dipercaya : dilaksanakan dengan baik, ada time line,tepat waktu
  6. Harus berhasil : ada monitoring, bersungguh sungguh, menyelesaikan permasalahan dengan baik, dekat dengan penerima manfaat
  7. Branding : mencantumkan logo, branding warna, template, nama baik, dan mematuhi kebijakan yang ada.

Karya yang memang harus diyakinkan kepada perusahaan besar di Indonesia adalah pentingnya membangun literasi bangsa ini melalui perpustakaan. Perpustakaan adalah program yang kurang menarik, beda dengan isue pemberdayaan perempuan, kemiskinan, kesehatan, trafficking, dll yang gampang sekali menjualnya. Perpustakaan harus diyakini sesuatu yang mampu mengubah beradaban dan kehidupan sosial masyarakat, karena dengan kemampuan literasi yang bagus akan mempengaruhi  pola pikir bangsa Indonesia. Jika konsepnya adalah pendekatan akses buku kepada masyarakat maka perpustakaan komunitas atau perpustakaan desa adalah bentuk yang tepat, atau Layanan mobil perpustakaan keliling. Dalam dunia bisnis disebut program pencerdasan masyarakat atau pilar pendidikan. Kalau ingin di lihat bahwa ini program monumental yang hebat, kuat dan spektakuler maka kerjasama dengan lapisan tingkat atas atau top down harus juga di lakukan dengan penerima manfaat dari lapisan masyarakat tingkat bawah. Keduanya tentu memiliki alasan masing masing yang bisa dipertanggung jawabkan. Tinggal bagaimana kita bisa segera memulainya. Melakukan apa yang bisa kita lakukan dan secara terus menerus hal itu mampu membawa perubahan masyarakat.

Networking untuk masa depan :
  1. Jalin Hubungan secara berkelanjutan
  2. Jalin Hubungan dengan memperluas networking
  3. Jalin Hubungan dari waktu ke waktu

Contoh Program Spektakuler dari Bank Indonesia
Bank Indonesia dari tahun 2015 – 2019 telah berhasil membangun 1.000 BI Corner di Indonesia.
Bersama YPPI
·         128 Corner di wilayah Jabodetabek
·           33 Corner di wilayah KPW di 8 kota
·           50 Corner tahun 2019 di Jabodetabek
·           Xx Corner di beberapa KPW
·         183 Pojok Baca dan Dongeng di seluruh wilayah Indonesia

Minggu, 21 Oktober 2018

RUMAH KHODIJAH

Khodijah adalah Istri Rosul, merupakan wanita yang patut diteladani bagi ummat Islam di dunia. Khodijah digunakan Rumah Hafidz yang didirikan oleh Yayasan Pengembangan Perpustakaan Indonesia dengan tujuan akan melahirkan Khadijah Khadijah baru untuk jihad sebagai wanita yang akan melahirkan generasi hebat yang akan menjadikan Indonesia Luar Biasa..

Rumah Khodijah berada di JL Rungkut Asri Barat X/9 Surabaya dengan kapasitas maksimal 20 santri dan beberapa ustdzah pendamping. Dikelola dengan baik oleh lulusan2 pesantren terbaik di Indonesia.

Akan resmi dibuka pada bulan Januari 2019 yang sebelumnya telah berjalan  di bawah manajemen Daarul Quran selama 1.5 tahun. Sekarang sedang dilakukan renovasi dan pembenahan manajemen.

Akan segera dilengkapi informasi ini setelah penyusunan manajemen selesai, dan jika penasaran bagaimana Rumah Khodijah ini dikelola, silahkan hubungi kami.

Assalamualaikum wr wb

Trini
triniharyanti@gmail.com

Sabtu, 24 Februari 2018

KENAPA PUSTAKAWAN (ADA YANG) MASIH I-LIETRATE

Tidak bisa dibiarkan ketika seorang Pustakawan beneran, yang menempuh pendidikan 4 tahun di Universitas untuk di cetak menjadi Pustakawan ternyata dalam kehidupan nyata perilakunya masih I-LIETRATE.

Bahkan tidak saja Pustakawan yang dibiarkan i-literate, masyarakat umum juga harus literate, memahami informasi yang diterimanya, literasi tidak sekedar kemampuan membaca dan menulis saja tapi pengetahuan atau makna yang diterimanya bisa di implementasikan dengan baik.

Kenapa diatas menekankan bahwa tidak bisa dibiarkan PUSTAKAWAN yang perilakunya masih I-Literate, karena Pustakawan adalah Profesi mulia yang mendekatkan akses informasi kepada pemustaka, mendekatkan akses informasi dan pengetahuan kepada masyarakat secara luas. Dengan demikian berarti profesi Pustakawan adalah menjadikan masyarakat literasi. Masyarakat yang memiliki tingkat literasi rendah tidak bisa diartikan sama dengan rendahnya minat baca, jangan salah paham ya.... . Yuk -- Ngopi dulu---. Minat baca masyarakat Indonesia sudah bagus, tapi tingkat literasi masyarakat Indonesia masih rendah. Kemudian letak bedanya di mana ?

Sebelum menjelasakan kenapa PUSTAKAWAN tidak boleh i-literate, perlu disinggung sedikit bahwa perlu ada kerjasama antara Perpustakaan ditingkat Pusat sampai tingkat daerah dengan Badan Pusat Statistik untuk menyajikan data peminjaman buku. Data Peminjaman buku bukan saja layanan perpustakaan umum milik pemerintah tapi ditambah kolekting data peminjaman buku ditingkat masyarakat yang dilayani masyarakat juga dan Perpustakaan Khsuus yang ada. Sehingga diperoleh data yang mendekati akurat seberapa tingkat baca masyarakat, data ini baru asumsi tingkat baca. Ketika data ini dipilah dengan buku apa yang di baca oleh masyarakat maka akan diperolah data seberapa tinggi level baca di masyarakat. Dari tinggi rendahnya minat baca , akhirnya akan diketahui seberapa besar pengaruhnya tinggi rendah minat baca terhadap perubahan perilaku literasi masyarakatnya. Kalau data Unesco di yakini benar ya silahkan,kalau tidak diyakini kebenarannya, maka mestinya kaum akademisi melakukan penelitian akan hal tersebut.

Kembali pada pembahasan kenapa Pustakawan tidak boleh i-literate, ini bisa dianalog kan bahwa kenapa kalau dokter sakit, orang jadi heran, Kok dokter sakit. Jangan di jawab bahwa dokter juga manusia. Karena dokter diyakini paham ilmunya bagaimana menjadi kesehatan, dan dokter yang sakit, apalagi sakit sakitan maka apakah masyarakat akan bisa mempercayainya untuk berobat ?. Nah loh.... begitu juga dengan Pustakawan, jika pustakawan masih i-literate, bagaimana mau me-literasikan masyarakatnya. Sehingga dosa besar yang tidak bisa diampuni (istilahnya saja) jika perilaku Pustakawan masih i-literate.

Bedanya minat baca rendah dengan literasi rendah, minat baca rendah adalah angka baca (baca buku) masyarakat rendah (ya ya lah). Berapa buku yang di baca masyarakat dalam 1 bulannya atau dalam 1 tahunnya, berapa kemampuan masyarakat membeli buku, berapa kunjungan masyarakat ke perpustakaan untuk meminjam buku, nah loh,,,ada gak data itu tersaji secara komprehensip di setiap kabuapaten. Apalagi tidak ada data berapa setiap hari orang membaca Al quran atau kitab lainnya. Misalnya ada komunitas satu hari satu jus, kemudian menyerahkan data berapa orang yang membaca satu jus satu harinya. Karena orang membaca Al quran terus menerus setiap hari juga bisa mengubah perilaku menjadi lebih baik.

Kalau literasi rendah, berapa pelanggaran yang dilakukan masyarakat saat berlalu lintas di jalan raya,  padahal rambu rambu jelas ada dan tersedia. Ini salah satu indikatornya. Kita paham betul bagaimana sampah yang tersedia dengan jenis organik dan organik dengan tulisan besar ditempat sampahnya saja, tidak dipatuhi dengan baik. Bagaimana ketika tulisan No Smoking terpampang tapi banyak banget orang merokok di area tersebut. Bagaimana ketikan ada tulisan Mohon Antri tapi di meja layanan berderet secara horisontal mengerubuti petugas. Bagaimana ketika ada tulisan dilarang berhenti tapi masih saja ada yang berhenti. Dilarang Parkir masih saja ada yang Parkir, dan masih banyak contoh contoh lainnya yang menjadi salah kaprah di masyarakat. Jika ini dibiarkan dan tidak ada yang peduli, bagaimana terkesan carut marutnya literasi Indonesia. Masyarakat bukannya buta huruf, masyarakat bisa baca dan sudah baca, tapi pelanggaran dianggap hal yang lumrah.

Kalau Pustakawan juga sikapnya demikian, maka akan memperparah kondisi carut marut tersebut, kalau kaum intelektualitas atau kaum yang berpendidikan juga demikian perilakunya, maka apa jadinya Indonesia ini. Terus bagaiamana kita harus bersikap ? BACA, PAHAMI, IKUTI, dari awal malas baca, lebih baik bertanya, malas baca lebih baik mendengar, malas membaca lebih baik melihat. Kemudian sudah mendengar, sudha melihat, sudah paham,,, tapi masih cuek dan melanggar, maka itu disebut dosa besar atas literasi Indonesia.

Literasi adalah kemampuan seseorang dalam memahami informasi yang diterimanya melaui bacaan, simbol atau visual gambar dan suara. Kalau kata Literacy di Indonesiakan menjadi literasi dan ditambahkan I didepannya maka menjadi I-Literate. Artinya adalah ketidak mampuan sesorang memahami apa yg di bacanya.
Misalnya,

  1. Orang yang i-literate dengan simbol adalah ketika ada rambu di Larang berhenti dengan simbol S di coret tapi orang tersebut tetap saja berhenti di deket simbol tersebut maka orang tersebut kategori I-Literate. 
  2. Orang yang i-literatae dengan informasi atau kalimat atau bacaan, Ketika sesorang menerima surat, kemudian surat tersebut tidak di baca tapi bertanya, sementara pertanyaannya sebetulnya jawabannya sudah ada informasinya di dalam surat tersebut maka orang tersebut i-literate, karena sebenarnya bisa membaca, tidak mau membaca, dan bertanya yang jelas informasinya sudah ada. 
  3. Orang yang i-literate dengan visual adalah melihat tayangan yang menjelaskan tentang keselamatan kerja, tapi tidak diindahkan yang akhirnya menyebabkan kecelakaan kerja. 
  4. Ada pengumuman tentang mematikan handphone dalam pesawat tapi masih saja di dalam pesawat handphone nyala bahkan aktif ber wa an ria, bahkan telphone.

Nah, sudah jelas kan bagaimana akibat orang yang i-literate ?
yang pertama jelas membahayakan bagi dirinya dan orang lain, yang ke dua, terlihat sangat tidak cerdas, malas dan menjengkelkan orang lain, yang ke tiga terlihat seperti orang bebal yang bisa mengakibatkan celaka, yang akibatnya tidak saja dirinya, tapi orang lain bahkan keluarga. yang ke empat mengakibatkan terganggunga sinyal atau frekwensi radio bandara, bahkan mengakibatkan celaknya banyak orang.

Jadi sebenarnya apa penyebabnya jika Pustakawan yang keseharian berkutat pada profesi membangun literasi masyarakat, mengajak membaca, mendekatkan pengetahuan, informasi dan buku, tapi masih I-Literate, ya karena itu tadi : tidak mau baca, jika baca sulit paham, jika sulit paham tidak ada usaha, maunya ambil praktisnya bertanya. Atau malas baca, malas tahu, malas jadi orang pintar akhirnya jadi manusia bebal. Nah kalau sudah demikian, alih profesi jangan jadi Pustakawan, m e m a l u k a n dan t e r l a l u -------!!!!! kalau masih jadi pustakawan di gigit setan loh !!!! (sambil nulis geregetan nich)
Contoh disekitar kita masih banyak lagi, dan KITA WAJIB PEDULI AKAN LITERASI.

Terima kasih bagi pustakawan yang telah menginspirasi saya, sehingga tulisan ini ada. Semoga kebaikan, dan kesadaran kita semua membangun literasi Indonesia akan membawa perubahan bagi bangsa dan Nagera kita tercinta.

Salam Literasi.

Refrensi
  1. http://www.komunikasipraktis.com/2017/04/pengertian-literasi-secara-bahasa-istilah.html
  2. https://www.kanalinfo.web.id/2016/11/pengertian-literasi-dan-perkembangannya.html
  3. http://literasi.jabarprov.go.id/baca-artikel-1141-benarkah-budaya-literasi-masyarakat-kita-masih-rendah--permasalahan-literasi-dan-alternatif-solusinya.html